Koran Penelusuran Kasus (KPK), Ngawi – Hari ini, Pemerintah Desa Tepas secara resmi memulai pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Dusun Tepas 1 dan Dusun Tepas 2. Proyek strategis ini didanai oleh Dana Desa (DD) senilai Rp. 242.940.000, dan dilaksanakan dengan sistem padat karya melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa, melibatkan tenaga kerja lokal secara langsung.
Kepala Desa Tepas, Budi Raharjo, dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan ini tidak hanya tentang penyediaan infrastruktur, tetapi juga merupakan wujud dari penguatan ekonomi kerakyatan. “Dengan sistem padat karya, dana proyek ini akan berputar langsung di masyarakat. Selain mendapatkan jembatan yang kokoh, warga juga mendapat tambahan penghasilan. Ini sesuai dengan semangat Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga setempat,” ujar Budi Raharjo .
Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat mengakhiri kendala akses yang selama ini dialami oleh ratusan kepala keluarga (KK) di kedua dusun. Selama ini, jembatan yang lama dalam kondisi rusak dan menyulitkan mobilitas warga untuk aktivitas sehari-hari, termasuk mengangkut hasil pertanian ke pasar.
Sinergi Program: Kemudahan Akses dan Dukungan Gizi untuk Generasi Penerus
Keberadaan jembatan baru ini juga akan mempermudah akses pelayanan publik, termasuk distribusi dan monitoring program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah, yang telah menunjukkan dampak positif seperti meningkatnya semangat belajar dan konsentrasi siswa di daerah yang telah menerapkannya .
Komitmen pemerintah untuk program MBG juga didukung penuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kebijakan yang mempermudah akses pembiayaan dan asuransi, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menyiapkan generasi penerus yang sehat .
Transparansi sebagai Kunci Keberhasilan
Untuk memastikan akuntabilitas, Pemerintah Desa Tepas berkomitmen penuh pada prinsip transparansi dalam pelaksanaan proyek ini. Khairul Hidayati dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam forumnya baru-baru ini menegaskan, “Informasi yang jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan pemahaman publik serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap program-program prioritas” . Prinsip ini sejalan dengan pengelolaan proyek jembatan ini, dimana masyarakat berhak mengetahui perkembangan dan penggunaan anggarannya.
Dengan dibangunnya jembatan ini, Pemerintah Desa Tepas berharap dapat mendorong pemerataan pembangunan, memperlancar perekonomian warga, dan menjadi penghubung yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial bagi masyarakat Dusun Tepas 1 dan Tepas 2. (Hadi, kpk)
