Koran Penelus Kasus (KPK)
Pangkalpinang (Bangka Belitung) – Dalam rangka mendorong transparansi dan efisiensi pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal Perizinan & PTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan dari Tim Visitasi Komisi Informasi (KI) Babel. Dalam pertemuan yang hangat, Remi Aryanto, Koordinator Penanaman Modal, memberikan sambutan yang positif terhadap kedatangan tim monev KI Babel. Rabu (1/10/2023).
Dalam dialog yang terbuka, Ita Rosita, Ketua KI Babel, menjelaskan bahwa visitasi ini merupakan bagian penting dari proses monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Tahapan visitasi dilakukan untuk memeriksa langsung kondisi di Dinas Penanaman Modal Perizinan & PTSP berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SAQ) yang telah diisi sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Remi Aryanto menyampaikan keberadaan Pusat Informasi Pelayanan Publik di Eks Rumah Dinas Wakil Gubernur, Pujako Kota Pangkalpinang. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan mempermudah proses perizinan usaha, OSS, LKPM, dan layanan lainnya. Komitmen Dinas Penanaman Modal Perizinan & PTSP untuk terus melakukan optimalisasi terhadap sistem dan pengembangan digital menunjukkan niat yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Diakhir pertemuan, Remi Aryanto menegaskan bahwa hasil rekomendasi dari kunjungan tersebut akan dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan di Dinas Penanaman Modal Perizinan & PTSP. Diharapkan bahwa proses ini akan mendorong peningkatan kinerja dan transparansi dalam penyediaan layanan publik yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat.
Dengan kunjungan yang konstruktif ini, diharapkan bahwa Dinas Penanaman Modal Perizinan & PTSP Kepulauan Bangka Belitung akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan semangat transparansi dan kepercayaan publik yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan publik di wilayah tersebut.
(Sumber: KI Babel, Publisher: Yohanes)